Dalam era modern yang dipenuhi dengan data besar, pembuatan kebijakan oleh pemerintah menjadi semakin kompleks. Di Indonesia, seperti negara-negara lainnya, pejabat legislatif perlu mempertimbangkan berbagai faktor dan dampak yang mungkin timbul dari kebijakan yang mereka usulkan. Namun, dengan semakin luasnya cakupan dan volume data yang harus dianalisis, pertanyaan muncul: Bisakah kita memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu dalam proses legislasi?

In the modern era, characterized by big data, policymaking by governments has become increasingly complex. In Indonesia, like other countries, legislative officials need to consider various factors and impacts that may arise from the policies they propose. However, with the ever-expanding scope and volume of data that must be analyzed, the question arises: Can we harness artificial intelligence (AI) to assist in the legislative process?

Kita bisa memandang AI sebagai “mikroskop” yang membantu kita menganalisis dampak legislasi yang ada. Model pembelajaran mesin (ML) dapat digunakan untuk menemukan pola dalam data yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia. Sebagai contoh, para peneliti telah menggunakan ML untuk memahami faktor risiko kematian bayi saat melahirkan. Mereka dapat memprediksi kemungkinan komplikasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya, ML dapat membantu mengidentifikasi intervensi yang paling efektif dalam mengurangi masalah tersebut.

We can view AI as a “microscope” that helps us analyze the impact of existing legislation. Machine learning (ML) models can be used to discover patterns in data that may not be visible to the human eye. For example, researchers have used ML to understand risk factors for infant mortality during childbirth. They can predict the likelihood of complications with a high level of accuracy. Furthermore, ML can help identify the most effective interventions in reducing such issues.

Salah satu keunggulan AI adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi dampak kebijakan pada kelompok-kelompok tertentu. Dalam konteks Indonesia, ini bisa berarti memahami bagaimana kebijakan tertentu memengaruhi berbagai lapisan masyarakat, dari perkotaan hingga pedesaan.

One of the advantages of AI is its ability to identify the impact of policies on specific groups. In the context of Indonesia, this could mean understanding how specific policies affect various segments of the population, from urban to rural areas.

Selain itu, AI juga bisa digunakan sebagai “simulator” untuk menguji dampak potensial dari legislasi masa depan. Ini akan memungkinkan pejabat legislatif untuk menjawab pertanyaan seperti, “Bagaimana jika kita melakukannya dengan cara yang berbeda?” AI dapat digunakan untuk menciptakan simulasi yang menjalankan ribuan skenario intervensi berbeda dalam waktu singkat. Hal ini akan membantu dalam merencanakan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Moreover, AI can also serve as a “simulator” to test the potential impacts of future legislation. This would enable legislative officials to answer questions like, “What if we did things differently?” AI can create simulations that run thousands of different intervention scenarios in a short amount of time. This will assist in planning more effective and targeted policies.

Namun, penggunaan AI dalam proses legislasi juga menimbulkan pertanyaan penting tentang etika dan nilai-nilai. Meskipun AI dapat membantu mengidentifikasi dampak kebijakan, keputusan akhir tetap harus diambil oleh manusia. Ini menciptakan tantangan dalam menentukan kriteria penilaian keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

However, the use of AI in the legislative process raises important questions about ethics and values. While AI can help identify policy impacts, the ultimate decisions must still be made by humans. This creates challenges in determining criteria for assessing the success or failure of a policy.

Meskipun demikian, penggunaan AI dalam proses legislasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembuatan kebijakan di Indonesia. Dengan dukungan yang tepat, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dan lebih berdampak positif bagi masyarakat.
Nevertheless, the use of AI in the legislative process has significant potential to enhance the effectiveness and efficiency of policy-making in Indonesia. With proper support, the government can harness this technology to create better policies that have a more positive impact on society.